Makan Gratis di Kantor: Kena PPh 21?
Makan/minum yang disediakan perusahaan untuk seluruh pegawai — bebas pajak tanpa batas nilai.
Hasil. PPh 21 atas Natura pada skenario ini adalah Rp0. Artinya, natura ini dikecualikan dari objek PPh — tidak ada PPh 21 yang dipotong. Makan/minum disediakan di kantor (seluruh pegawai): Tanpa batas nilai — dikecualikan dari objek PPh (Lampiran A PMK 66/2023).
Cara hitung. Sejak 1 Juli 2023, fasilitas non-tunai dari kantormu — makan, kendaraan, tempat tinggal, bingkisan — bisa jadi objek PPh 21 yang dipotong gajimu. Prinsipnya sederhana: kena pajak KECUALI termasuk daftar pengecualian PMK 66/2023. Kamu tinggal pilih jenis fasilitasnya dan isi nilainya per bulan. Kalkulator ini mengecek apakah ia masuk pengecualian, menghitung selisih lebih yang menjadi objek pajak, lalu mengenakan tarif progresif Pasal 17 UU HPP pada nilai objek yang disetahunkan. Kesalahan umum: mengira seluruh nilai fasilitas kena pajak — padahal yang dipajaki hanya selisih lebih di atas batas pengecualian. Juga keliru mengira makan siang gratis di kantor kena pajak: selama disediakan untuk seluruh pegawai, ia bebas pajak tanpa batas nilai. Rincian: Nilai natura per bulan Rp2.000.000.
Aturan. Perhitungan di atas mengacu pada PMK 66/2023 (terverifikasi 2026-10-18). Coba ubah angkanya di kalkulator Kalkulator Pajak Natura / Kenikmatan.
Data terverifikasi. Dasar hukum: PMK 66/2023 · diverifikasi 2026-10-18
PPh 21 atas Natura
Rp0
Natura ini dikecualikan dari objek PPh — tidak ada PPh 21 yang dipotong. Makan/minum disediakan di kantor (seluruh pegawai): Tanpa batas nilai — dikecualikan dari objek PPh (Lampiran A PMK 66/2023).
Hasil Hitungan
| + Nilai natura per bulan | Rp2.000.000 | 100,0% |
| Objek PPh per bulan (selisih lebih) | Rp0 | 0,0% |
| − PPh 21 per bulan | Rp0 | 0,0% |
+ Nilai natura per bulan
Rp2.000.000
Objek PPh per bulan (selisih lebih)
Rp0
− PPh 21 per bulan
Rp0
100% Gratis.
Lihat Cara Hitung & Aturan Resminya
Objek PPh per bulan = maks(Nilai natura − Batas pengecualian, 0). Untuk fasilitas kendaraan: bukan objek bila syarat terpenuhi, seluruh nilai objek bila tidak. PPh 21 setahun = tarif progresif Pasal 17 UU HPP (5%–35%) atas (Objek × 12, dibulatkan ke bawah ke ribuan penuh). PPh 21 per bulan = PPh 21 setahun ÷ 12.
- Jenis: Makan/minum disediakan di kantor (seluruh pegawai); nilai natura = Rp2.000.000/bulan
- Batas pengecualian: Tanpa batas nilai
- Objek PPh = Rp0 (dikecualikan)
- Objek PPh Rp0 → tidak ada PPh 21 yang dipotong atas natura ini.
Asumsi & Batasan
- PPh dihitung mandiri atas nilai objek natura disetahunkan dengan tarif Pasal 17 UU HPP tanpa PTKP — PTKP diasumsikan sudah habis dipakai gaji pokokmu. Praktiknya natura ditambahkan ke bruto PPh 21 karyawan.
- Batas bingkisan non-keagamaan Rp3 juta/tahun pajak diproporsi Rp250.000/bulan agar bisa dihitung bulanan; akumulasi tahunan yang menentukan pada akhirnya.
- Bingkisan hari besar keagamaan dikecualikan sepanjang diterima seluruh pegawai (Lampiran A PMK 66/2023).
- Angka ini adalah PPh terutang. Apakah pajaknya dipotong dari gajimu atau ditanggung perusahaan (gross-up) tergantung kebijakan perusahaanmu.
Pertanyaan Umum
Kupon makan Rp1,5 juta/bulan dari kantor kena pajak?
Tidak. Kupon makan atau reimbursement dinas luar dikecualikan hingga Rp2 juta per pegawai per bulan (Pasal 5 PMK 66/2023); yang dipajaki hanya selisih lebihnya.
Makan siang gratis di kantor kena PPh 21?
Tidak, selama disediakan di tempat kerja untuk seluruh pegawai — jenis ini dikecualikan tanpa batas nilai.
Siapa yang wajib memotong PPh atas natura?
Pemberi kerja. Pasal 23 ayat (1) PMK 66/2023 mewajibkan pemberi kerja memotong PPh atas pemberian natura/kenikmatan yang melebihi batasan, dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan.
Bingkisan Lebaran atau Natal dari perusahaan kena pajak?
Tidak. Bingkisan dalam rangka 5 hari besar keagamaan (Idulfitri, Natal, Nyepi, Waisak, Imlek) dikecualikan tanpa batas nilai.
Kalau melebihi batas, apakah seluruh nilai kena pajak?
Tidak — hanya selisih lebih di atas batas pengecualiannya yang menjadi objek PPh 21. Pengecualiannya untuk fasilitas kendaraan: bila syarat tidak terpenuhi, seluruh nilai menjadi objek.
Perusahaan menanggung pajaknya (gross-up), bagaimana perlakuannya?
PPh tetap terutang sebesar yang dihitung; hanya penanggung bebannya yang berpindah ke perusahaan. Gross-up justru menambah bruto karena tunjangan pajaknya pun objek PPh.
PPh 21 atas Natura
Rp0